ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM)
DOI:
https://doi.org/10.37776/zh.v14i2.548Abstract
Dalam analisis yuridis terhadap Perlindungan hukum terhadap hak milik diatas tanah hak pengelolaan lahan mewujudkan kepastian hukum (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kota Batam) merupakan proses yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap yuridis perlindungan hukum terhadap hak milik diatas tanah hak pengelolaan lahan mewujudkan kepastian hukum (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kota Batam). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, permasalahan yang dijadikan fokus penelitian berada pada ranah hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain dengan dikaitkan dengan penerapannya dalam praktek.Pengaturan Hukum Untuk Menentukan Status Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Terhadap Lahan Kavlingan adalah pengajuan surat-surat perlengkapan dari BP Batam yang telah dilengkapi dilanjutkan dengan melakukan pendaftaran hak atas di atas tanah hak pengelolaan bisa di daftarakan ke Kantor Pertanahan. Tata cara pemberian Hak Atas Tanah di atas Tanah Hak Pengelolaan, Untuk pemberian Hak Atas Tanah yang perorangan dan langsung atas nama pemohon dan di mulai dari pengukuran. Permohonan yang diajukan dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan yang terdiri atas rekomendasi dari BP Batam, Fotokopi Surat Keputusan, Fotokopi Surat Perjanjian, Fotokopi Penetapan Lokasi, Fotokopi Faktur UWTO, Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal.References
Abd. Rahim Lubis dan Mhd. Yamin Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah,Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.
A Kusumayati. 2009 Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis. Depok: Universitas Indonesia.
Arifin, Syamsul. 2012 “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukumâ€, Medan, Medan Area University Press.
Azhary Tahir M., 1992 Negara Hukum, Jakarta, Bulan Bintang.
Ali H. Chomzah Achmad, 2002, Hukum Pertanahan, Seri Hukum Peranahan I dan II. Prestasi Pustaka, Jakarta.
Ali H. Chomzah Achmad, 2002, Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III dan IV. Prestasi Pustaka, Jakarta.
AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999
Ali Haedar Tubagus, 2009 Perkembangan Kelembagaan Pertanahan/Argaria dan Keterkaitannya dengan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta.
Budiardjo Miriam. 1998, â€Dasar-dasar Ilmu Politikâ€, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Chomzah Achmad Ali, 2004, Hukum Agraria Pertanahan di Indonesia Jilid 2, Prestasi Pustaka, Yakarta.
Harsono Boedi, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan.
Husein Sofwan Ali, 1995, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Idham, 2014, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Persfektif Otonomi Daerah Guna
Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan, Alumni, Bandung.
Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Muhadjir, Noeng 1998, Metode Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin. Yogyakarta.
Mulyana. 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Moleong, J., Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Moh.Mahfud MD., 1993, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
Ruchiyat, Eddy, 2006, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru, P.T Alumni, Bandung.
Semiawan, Conny R.. 2010, Metode Penelitian Kualitatif. Grasindo. Jakarta.
Soemitro, Hanitijo Ronny, 1984, Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat, Alumni Bandung.
Sumardjono, Maria s. w, 2006, kebijakan pertanahan (antara regulasi dan implementasi), cetakan iv, kompas media nusantara, Jakarta.
Suharsimi, Arikunto. 2006, Metodelogi Penelitian. Bina Aksara. Yogyakarta.
Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
Salle, Aminuddin, 2011, et.al., Hukum Agraria, cet 2, AS Publishing, Makassar.
Santoso, Urip, 2008, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.
Sihombing Eka Irene. 2009, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Universitas Trisakti. Jakarta.
Sumarja FX, 2015, Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, STPN Press, Yogyakarta.
Suandra , I Wayan. 1991, Hukum Pertanahan Indonesia. Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta.
Sukanti Arie, Hutagalung, .2000, Azas-Azas Hukum Agraria, Bahan Pelengkap Perkuliahan Hukum Agraria, FH-UI, . Jakarta.
Sumardjono W S. Maria, 2006, Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi), Cetakan IV, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Tjondronegoro, Sediono, 1999, M.P. Sosiologi Agraria. Yayasan AKATIGA, Bandung.
Umar Husein, 1998, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Parlindungan, AP, 1999Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
Wahjono, Padmo, 1983, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Waliyatun, Djoko, 1996, Tanah Dan Pertanahan, Kumpulan Tulisan, Direktorat Pendaftaran Hak Atas Tanah, BPN, Jakarta.
.
Sasangka Hari, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba. CV. Mandar Maju. Jakarta.
Sianturi S.R, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia Grafik.
Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto.
Sudarto, 2007, Hukum Pidana I, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
S Siswanto H, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
Supramono Gatot. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta.
Suparni Niniek, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan, Sinar
Grafika, Jakarta.
Surbakti Natangsa dan Sudaryono. 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana. Surakarta: UMS. Surakarta.
Wiljatmo S. 1979, Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Lukman Opset.
Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104
Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Free Trade Zone; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Pasal 4 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Inodesia, Lembaran Berita Negara Nomor 2
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Buku Pedoman, Media Masa, Diklat, Majalah dan Koran
Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bata, Batam. 2012.
Internet dan Website
http://www.batam.go.id/home/sejarah_ob.php 16-06-2019
https://bpbatam.go.id/pages/read/44-sejarah 2-08-2019
http://rajawaligarudapancasila.penegakan-hukum-sebuah.html, 27- 5-2019
http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sejarah diakses pada tanggal 10-08- 2019
