ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PISAH HARTA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN (STUDI PENELITIAN KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ARIF RAHMAN HAKIM S.H., M.Kn. DI KOTA BATAM)
DOI:
https://doi.org/10.37776/zh.v14i3.685Abstract
The juridical analysis of Postnuptial Agreement study of Land Titles Registrar Arif Rahman Hakim in Batam intended to discuss the order of law for Postnuptial Agreement, the implemen-tation and obstacle of the Postnuptial Agreement in Batam. The study hope to find the juridical analysis of Postnuptial Agreement in Batam. This study used legal research to collect secondary data from library research in the form of Law Regulation and books and field research to collect its primary data in the form of interview with the respondent. The result of the study shows that the order of law for Postnuptial Agreement are based on the Order of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 of 2015 where the law explained that Postnuptial Agreement itself allowed to be made in the time of marriage with notes that the agreement can’t be changed or revoked without the agreement of both party and the Postnuptial had to be made in the form of authentic deed. The conclusion of the study is the regulation for the Postnuptial Agreement are in the Order of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 of 2015 and the obstacle based on the study shows Postnuptial Agreement have a negative viewing in society. There are also inexistence of law about the boundaries of what can and what can’t be included in the Postnuptial Agreement. Therefore, there is need for the law maker to add the regulation for the Postnuptial Agreement and for the government to reach out about the importance of Postnuptial Agreement.References
Damanhuri. 2007, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju.
Faradz, Haedah, 2008, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinanâ€, Jurnal Dinamika Hukum 8, No. 3
Harahap, M.Yahya, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: ZAHIR Trading
Mulyadi, Lilik, 2018, Sebuah Kajian Deskriftif Analitis: Teori Hukum Pembanguan Dari Prof. Dr.Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LLM.
Nasution, Khoiruddin, 2008, “Menjamin hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinanâ€, Jurnal UNISIA XXXI No. 70 ,
Pasaribu, Chairuman, 1994, Hukum Perjanjian Dalam Islam. Sinar Grafika, Jakarta.
Perceraian, MMH, Jilid 41 No. 1 Januari
Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press.
Rahardjo, Satjipto, 1996, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rakhmat, Jalaluddin, 2004, Metode Penelitian Komunikasi, Rosdakarya, Bandung.
Rubyasih. Arina , 2016. Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh. Jurnal Kajian EU Law Comparedâ€. Thailand Law Journal Fall Issue 1, Vol 15.
Rumengan, Jemmy dan Idham, 2015, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 2015, Perdana Mulia Sarana, Bandung.
Subekti, Tjiptosudibio, 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Paramita, Jakarta.
Sudarso, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.
Sukardi, 2016, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.
Sukardi, 2016, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.
Sukardi, 2016, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.
Susanti, Dyah Ochtorina dan S. N. Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)â€, Jurnal Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016.
Wiradipradja, E. Saefullah , 2016, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cetakan ke 2, Keni, Bandung.
Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III /KW.00/9/2017 Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan
Surat Edaran 472.2/5876/ DUK-CAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan
