ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PENELITIAN DI POLSEKTA BATAM KOTA)
DOI:
https://doi.org/10.37776/zkih.v10i1.336Keywords:
Proof, Testimony of Witnesses, Children, Sexual AbuseAbstract
In the juridical analysis of the evidence of witnesses of child victims in the crime of molestation (a research study in Batam Kota Polsekta) aims to discuss the testimony of child victim witnesses did not have the power of proof or did not have the value of proof, in Article 1 number 27 KUHAP, by Article 171 KUHAP, which is one of the formulas stating that child witnesses are not yet fifteen years old and in the crime of molestation (1) collecting evidence, (2) testimony of the victim, and (3) witnesses not present during the examination (4) post mortem and investigator efforts to prove the testimony of child victim witnesses in the crime of sexual abuse are questions that the investigator gives the victim not to corner the victim, the investigator does not prevent the victim's companion when reporting, the investigator must be active, meaning the victim is not burdened with collecting his own evidence. The conclusion is expected to require a regulation that gives nine witnesses to child victims so that there is a regulation that provides a position that witness testimony of child victims has the power of proof and the Investigator makes efforts to protect the law against children as victims of sexual abuse.References
Buku :
Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Konsep KUHP Baru ). Kencana, Jakarta.
Idham, 2004, Konsolidasi Tanah dalam Persfektif Otonomi Daerah Guna Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Negara berkesejahteraan, PT. Alumni Bandung, Bandung.
Idham, 2015, “Bahan Metodologi Penelitian Hukum, Alumni, Bandung
M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya
Notoatmodjo, S, 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta
Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. PT.Citra Aditya Abadi: Bandung.
Uman Sekaran, 2011, Research Methods For Business, Edisi 1 dan 2, Salemba Empat, Jakarta.
Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.), Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039).
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368
Internet dan Website:
http://www.pnbatam.go.id/index.php/berita/artikel/164- paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak
