ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PENELITIAN PADA POLRES TANJUNG BALAI KARIMUN)
DOI:
https://doi.org/10.37776/zkih.v10i1.337Keywords:
Diversity, Children, Crime, TheftAbstract
Diversion is a transfer of the settlement of a child case from a criminal justice process to a process outside of criminal justice, as referred to in Article 1 number 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The results showed that the theft factor committed by children here is due to family economics, broken home or the disharmony of the relationship between the child and parents at home, as well as the factor of following friends who eventually plunged children into the case, the settlement of the case was resolved where it was brought together both parties and perpetrators are asked for in-depth explanation. Obstacles obtained are that the UPPA Tanjung Balai Karimun Police investigators have difficulty in identifying the identity of the perpetrators, because most of the theft perpetrators are from outside Karimun district, the second is evidence, because after the perpetrators steal, they are immediately sold so that the investigator hard to find evidence.References
Buku :
Tolib Setiady,2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.
Idhm, 2019, Polstulat dan Ponstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), guna mewujudkan Negara Bekesejahteraan, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandun.
Dayanto, 2013, Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila, Jurnal Dinamika Hukum, Jakarta.
Defence for Children International 2003, A Study on Children In Conflict With The Law: Towards Investing in Prevention, Stopping Incarceration and Meeting International standard, Amsterdam.
Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (kajian tentang penyelesaian secara Non-litingasi dalam perkara tindak pidana anak dikabupaten Banyumas,Purbalingga,Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap), Laporan penelitian FH UNSOED, Purwokerto
Tata Chacha, 13 Pengantar Hukum Pidana Menurut Para Ahli dan Arti Pidana Khusus. (https:/www.silontong.com/2018/05/09/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli/#). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019
Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 2015.
Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.
Internet dan Website:
http://www.mahkamahagung.go.id./id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 23.08.
https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/resorative-justice , diakses pada tanggal 4 Agustus 2019 , pukul 12.03
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.ht, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses pada tanggal 4 Agustus 2019, pukul 12.06
