Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SINGAPURA (STUDI PENELITIAN DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA)

Joni Saputra — 2025-08-29

Working is a right that every Indonesian citizen possesses, protected by the constitution. This constitutional right is essentially part of human rights, inherent to the individual from birth until death. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 45) Article 27, paragraph (2) states, "Every Indonesian citizen has the right to work and to a decent livelihood that is humane." This study is an empirical research of a descriptive-analytical nature. The types of data used in this research consist of primary and secondary data, which are analyzed qualitatively to produce descriptive statements that are easily understood by the readers.Based on this research, the legal framework for the protection of Indonesian migrant workers is found in Law Number 18 of 2017, which regulates migrant workers employed by legal entities or individuals, the rights and obligations of Indonesian migrant workers and their families, as well as protection throughout the placement system (before, during, and after employment).The proposed solutions include enhancing education, simplifying legal processes, better resource allocation, and improving cooperation with various stakeholders. This research is expected to provide useful recommendations for migrant worker protection policies and to enhance the effectiveness of the KBRI in protecting the rights of Indonesian migrant workers abroad.

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KEJAHATAN ASUSILA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG)

Sherly Aidila — 2025-08-29

Law is a science that must be known by all people in this country. Based on Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "Indonesia is a State of Law" which means that every word and deed is regulated by a law. The law also functions as protection for children in order to optimize their development and growth. This type of research uses a normative and empirical legal approach, which includes theoretical studies, regulations, and legal concepts. And involves field observations to identify and analyze data and create detailed sub- topics based on the results of the identification. Child sexual abuse itself is any act against a child that results in physical, mental, sexual, psychological disasters and suffering, including neglect and ill-treatment that threatens the integrity of the body and guarantees the dignity of the child. Legal protection for children is clearly regulated in various laws in Indonesia, such as Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System Implementation of protection for victims of immoral crimes against children is to strive for the comfort of children and provide psychological consultation to restore the child's mental state.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG ADA DI KOTA BATAM (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG)

Nadia Febriyanti — 2025-08-29

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan kerap dihadapkan dengan konflik, yaitu adanya kesalahpahaman yang berlarut-larut, sampai dengan kekerasan, diskriminasi dalam berumah tangga. Tindak pidana kejahatan di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut dikenal dengan perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Barelang dan faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan restorative justice pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Barelang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan normatif empiris dan sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen untuk kemudian membentuk deskripsi kalimat yang dapat dengan mudah di pahami oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian melalui restorative justice ini segala aduan mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan di proses sesuai prosedur. Penerapa restorative justice ini bertujuan untuk mendamaikan kembali pasutri yang telah terlibat KDRT, halm ini juga sebagai cerminan profesionalitas dan transparansi bagi petugas kepolisian dalam hal pelaksaan hukum.

ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DIKOTA BATAM (STUDI PENELITIAN DI BNN KEPRI KOTA BATAM)

Annisa Orchidianty — 2025-08-29

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan zat adiktif yang dilakukan bukan dengan tujuan pengobatan dan berlangsung lama yang mengakibatkan gangguan fiisk, mental dan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Hal ini menunjukkanbetapatertekannyakondisianakdisatusisi,yaitumulaidaritekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai pengguna, pengedar maupun kurir pengantar narkoba. Metode penelitian dengan Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Karena penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke objeknya, yaitu informasi yang diperoleh melalui wawancara. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan kasus dalam penelitian ini mengkaji Undang-UndangNomor35Tahun2009.Diharapkandalamupayapenanggulangan PenyalahgunaanNarkobaterhadapanakdibawahumuryangtepatdanefektiftidak hanya ditujukan untuk melindungi anak-anak di bawah umur, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat, karena kebijakan penanggulangan kejahatanmerupakan suatu bagian dari kesatuan dan upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya untuk mencapai kemajuan bangsa (nation advance)

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI DPMPTSP TANJUNG PINANG TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI PENELITIAN DI DPMPTSP TANJUNG PINANG)

Suwani Suwani — 2025-08-29

This study examines the effectiveness of the One-Stop Integrated Licensing (PTSP) service at the Tanjung Pinang City Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) from the perspective of general principles of good governance. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of PTSP at DPMPTSP Tanjung Pinang has experienced significant improvements in terms of time efficiency and ease of access, but there are still obstacles in terms of transparency and accountability. In terms of the principle of legal certainty, there are clear standard operating procedures, while the principle of proportionality still needs to be strengthened by adjusting the requirements to the type of permit. Research recommendations include strengthening the integrated information system, increasing human resource capacity, and implementing a more effective monitoring mechanism.

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERKARA PIDANA

Wan Dani Yugita Cipta Nugraha — 2025-08-29

The author wants to examine the problem more deeply through a form of scientific work in the form of a thesis with the title "Legal Protection and State Accountability for Victims of Wrongful Arrest in Criminal Cases". This research focuses on research on what forms of legal protection and state accountability exist for victims of wrongful arrest in criminal cases and whether there are obstacles in implementing legal protection and state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases.

This research study is normative in nature as the main approach, considering that the discussion is based on data, statutory regulations and applicable legal principles related to legal protection and state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases. The juridical approach is intended to carry out studies of the legal field, especially criminal law.

Legal protection and state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases are important aspects of a just and transparent justice system. Forms of legal protection that can be provided include financial compensation, reputation restoration, the right to appeal, a transparent judicial process, legal assistance, and psychological and medical support. The principle of objective and subjective responsibility must also be applied to ensure justice for victims, where the state is responsible whether there is error or negligence on the part of law enforcement officials or not. These steps not only provide justice for victims, but also strengthen public confidence in the justice system and prevent the recurrence of cases of wrongful arrest in the future. The implementation of legal protection and state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases faces various complex obstacles. Lack of adequate legal recognition and protection, procedural and administrative barriers, limited resources and capacity, unsupportive institutional culture and attitudes, judicial constraints, and social and political factors all contribute to the difficulty of obtaining justice for victims.

It is hoped that the government, to strengthen legal protection and ensure state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases, will: revise existing regulations and strengthen related laws to ensure adequate protection for victims of wrongful arrest, including clear provisions on compensation and rehabilitation. Create and implement clear and standardized arrest protocols to minimize the risk of wrongful arrest.