Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam

ANALISIS YURIDIS PERINGATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENGGUNA SURAT KETERANGAN SAKIT PALSU (STUDI PENELITIAN PADA PT ROYCE ENTERPRISE COMPANY)

Fri, 30 Oct 2026 00:00:00 +0000

The use of a medical certificate is part of the administrative mechanism for an employee who cannot work because of illness. The use of a falsified medical certificate, however, may constitute a disciplinary violation and affect the trust underlying the employment relationship. This study aims to analyze the legal regulation of warnings and termination of employment against employees who use falsified medical certificates at PT Royce Enterprise Company, as well as the implementation, obstacles, and solutions applied by the company. The study uses normative and empirical legal research with normative juridical and sociological juridical approaches. Data were obtained through literature study, observation, documentation, and interviews with one Human Resources Department (HRD) representative. The data were analyzed qualitatively by relating field findings to applicable legal provisions and the Company's Regulations. The findings show that the company does not immediately terminate an employee merely on the basis of suspicion. The medical certificate is first verified through a barcode or QR Code and, when necessary, confirmed with the issuing health facility. When falsification is proven, the violation is processed under the Company's Regulations and may result in a third written warning (SP III); termination is considered only when the employment relationship can no longer be maintained. The main obstacles are limited and relate mainly to verification time, differences in employee understanding, and employee responses to sanctions. The company addresses these issues through consistent verification, socialization of company rules, and consistent enforcement.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK CEPAT (QUICK AUDIT) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN (STUDI PENELITIAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM)

Randy, Lia Fadjriani, Wan Darmayana Achmayu, Christiani Prasetyasari — Fri, 30 Oct 2026 00:00:00 +0000

Quick audit atau pemeriksaan pajak cepat adalah mekanisme pemeriksaan pajak yang difokuskan pada pemenuhan kewajiban formal dan materiil tertentu dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan pemeriksaan lapangan pada umumnya. Reformasi pajak yang mengedepankan efisiensi seperti ini sangat efektif dalam mengurangi potensi penumpukan sengketa pajak yang sering kali membebani administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Pajak Cepat (Quick Audit) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan serta bagaimana Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Pajak Cepat (Quick Audit) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan. Dalam penelitian skripsi ini, jenis yang digunakan sebagai alat penelitian adalah Normatif dan Penelitian Empiris (data primer dan sekunder). Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan studi kepustakaan dan lain sebagainya, serta penulis juga menggunakan observasi meninjau atau melakukan penelitian di tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pemeriksaan Pajak Cepat (Quick Audit) telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2025 melalui mekanisme Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Terfokus, dan Pemeriksaan Spesifik dengan jangka waktu pemeriksaan yang lebih singkat. Implementasi Quick Audit di Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemeriksaan berbasis data konkret, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyelesaian pemeriksaan secara lebih efisien. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu pemeriksaan, kualitas dan kelengkapan data, aspek regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta beban kerja pemeriksa. Pelaksanaan Quick Audit pada KPP Madya Batam telah memberikan kepastian hukum dan mencerminkan prinsip keadilan bagi Wajib Pajak, meskipun belum sepenuhnya optimal. Diperlukan evaluasi terhadap regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan edukasi kepada Wajib Pajak untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM (STUDI PENELITIAN KEPOLISIAN SEKTOR BINTAN TIMUR)

Tirsya Ei's Nuryanti, Fadlan, Lia Fadjriani, Christiani Prasetiasari — Fri, 30 Oct 2026 00:00:00 +0000

Laporan mengenai pencemaran nama baik acap kali segera diproses dengan instrumen pidana, meskipun pokok persoalannya dapat berasal dari konflik pribadi. Karakter tersebut memungkinkan ditempuhnya penyelesaian yang memulihkan kerugian dan hubungan para pihak sebelum pemidanaan digunakan. Penelitian ini mengkaji dasar hukum, pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian restorative justice pada perkara pencemaran nama baik di Kepolisian Sektor Bintan Timur sebagai penerapan ultimum remedium. Penelitian hukum normatif empiris digunakan dengan menelaah peraturan, doktrin, dan teori, kemudian menghubungkannya dengan data lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyidik membuka proses mediasi bagi pelapor dan terlapor setelah menilai kelayakan perkara. Kendala timbul ketika terdapat penolakan bermediasi atau tidak terbentuk persetujuan mengenai pemulihan. Dalam keadaan demikian, penyidik memberikan penjelasan kepada para pihak tanpa mengarahkan keputusan mereka. Jika kesepakatan tetap tidak diperoleh, penanganan dilanjutkan melalui pemeriksaan pidana sesuai hukum acara yang berlaku.

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BATAM)

Raihan Mufid, Nicha Suwalla, Kaspol Jihad, Christiani Prasetiasari — Fri, 30 Oct 2026 00:00:00 +0000

Peredaran narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang terus mengalami perkembangan dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya di Kota Batam yang memiliki letak geografis strategis sebagai wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan Batam rentan menjadi jalur masuk dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pengedar narkotika perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap pengedar narkotika serta implementasi, faktor kendala, dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, dan KUHAP. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi beberapa kendala, seperti kompleksitas pembuktian jaringan peredaran narkotika, modus operandi pelaku yang semakin berkembang, serta perlunya peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas pembuktian, sinergi antar aparat penegak hukum, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih optimal agar tujuan pemberantasan tindak pidana narkotika dapat tercapai secara maksimal.

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA PERUNDUNGAN SIBER DI KALANGAN PELAJAR MELALUI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR BINTAN)

Sisilia Putri Utami, Christiani Prasetiasari, Kaspol Jihad — Fri, 30 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan media sosial di kalangan pelajar meningkatkan potensi terjadinya perundungan siber (cyberbullying) yang tidak hanya berdampak psikologis terhadap korban, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum ketika melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi, kendala, dan solusi penanganan perkara perundungan siber melalui mekanisme restorative justice di Kepolisian Resor Bintan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara perundungan siber dilakukan berdasarkan bentuk dan unsur perbuatan serta mempertimbangkan kedudukan anak yang berkonflik dengan hukum. Mekanisme restorative justice diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan mengedepankan perdamaian, pemulihan korban, dan pembinaan terhadap pelaku anak. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam penanganan perundungan siber dapat menjadi pendekatan yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

PROBLEMATIKA PEMBATALAN AKTA NOTARIS MELALUI ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA

Irpan Husein Lubis — Fri, 30 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika serta implikasi hukum dari pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana dalam perkara kepailitan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan informan kunci dari praktisi hukum kepailitan, studi ini menemukan bahwa problematika utama terletak pada pembedaan antara keautentikan akta, keabsahan perbuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dan potensi pembatalan transaksi tersebut. Akta otentik tidak menjadikan transaksi kebal dari Actio Pauliana, namun pembatalan transaksi juga tidak otomatis mengindikasikan pelanggaran notaris atau hilangnya kekuatan pembuktian akta secara keseluruhan. Notaris harus mematuhi aturan terkait kewenangan, larangan, dan kewajiban saat menjalankan tugasnya. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4267/K/Pdt/2022 membatalkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena objeknya adalah tanah negara, sementara Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 menunjukkan pembatalan akta RUPS akibat kehadiran fiktif pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian itikad tidak baik debitur dan pihak ketiga masih menjadi tantangan substansial. Studi ini memperluas teori perlindungan kreditor dengan menyoroti kompleksitas interaksi antara kekuatan pembuktian akta otentik dan mekanisme Actio Pauliana dalam konteks kepailitan. Kejelasan prosedur dan kriteria pembatalan krusial untuk menyeimbangkan perlindungan kreditor dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kata kunci: Actio Pauliana, Akta Notaris, Kepailitan, Perlindungan Kreditor, Tanggung Jawab Notaris