IMPLIKASI YURIDIS OMNIBUS LAW TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Ananda Putriani N.; Gemmalyn Pagtakhan; Goldo Titus S; Muhammad Fajri; Nur Syakinah; Siti Nurkhotijah; Lia Fadjriani

doi:10.37776/pend.v3i1.2022

Authors

Ananda Putriani N. Universitas Batam
Gemmalyn Pagtakhan Universitas Batam
Goldo Titus S Universitas Batam
Muhammad Fajri Universitas Batam
Nur Syakinah Universitas Batam
Siti Nurkhotijah Universitas Batam
Lia Fadjriani Universitas Batam

DOI:

https://doi.org/10.37776/pend.v3i1.2022

Keywords:

Omnibus Law, Hukum ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, Mahkamah Konstitusi

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu berbagai respons dari masyarakat, terutama terkait implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Omnibus Law dengan prinsip-prinsip dasar hukum ketenagakerjaan, baik dari perspektif konstitusi nasional maupun standar internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yang didukung oleh analisis literatur dan studi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam Omnibus Law yang dianggap melemahkan perlindungan pekerja, seperti fleksibilitas sistem kerja, pengurangan pesangon, dan pengaturan kontrak kerja. Selain itu, respons dari serikat pekerja, LSM, akademisi, serta proses judicial review di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan deregulasi ekonomi dan semangat perlindungan tenaga kerja. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun Omnibus Law mengusung semangat efisiensi, perlu dilakukan revisi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin perlindungan yang adil bagi pekerja di Indonesia.

References

Bakri, R. ., Sulbadana, S., Supriyadi, S., & Purnamasari, A. I. . (2024). REFORMING THE IDEAL ELECTION LAW THROUGH THE OMNIBUS LAW. Cepalo, 8(2), 91–102.

Cakra, I. P. E., & Sulistyawan, A. Y. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. CREPIDO, 2(2), 59-69.

Dewinagara, T.B., Handayani, I.G., & Purwadi, H. (2022). The Omnibus Law Concept in the Job Creation Law and the Legal Consequences for Limited Liability Companies. SASI, 28(2), 323-335.

Dwiono, S. (2024). An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(2), 706-725.

Herdhianto, V. D., Firdaus, S. U., & Maharani, A. E. P. (2022). OMNIBUS LAW DALAM KERANGKA PRINSIP- PRINSIP LEGALITAS (OMNIBUS LAW IN THE PRINCIPLES OF LEGALITY’S FRAMEWORK). Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3473-3484.

Kaharuddin, K., Karunia, D., Moechthar, O., & Maria Frisa Katherina, A. (2025). Omnibus Law In The Dynamics Of Constitutional Law: A Comparative Research Of Indonesia, The United States, The Philippines, And Canada. Administrative and Environmental Law Review, 6(1), 1–22.

Kususiyanah, A., Chairul Huda, M., Sriwidodo, J., & Baharuddin, A. S. (2024). Trends and Landscape of Omnibus Law Research: A Bibliometric Analysis. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 7(2), 219–243.

Muhammad Ihsan Firdaus. (2023). Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(2), 233–255.

Saragih, G. (2023). URGENSI METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN WALFARE STATE. SOL JUSTICIA, 5(2), 138-149.

Sujono, I., & Nugroho, M. (2023). Omnibus Law as Investment Law Reform in Indonesia Based on the Hierarchy of Legislation Principles. Journal of Progressive Law and Legal Studies, 1(02), 47–65.

Wira Perdana, F., Irwan, I., Lumban Tungkup, D. ., Miran, M., & Siswanto, W. . (2022). Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(06), 1018–1025.